Kontenin.id – Di belahan timur Indonesia, hamparan laut sebening kristal dan gugusan karang warna-warni pernah membuat Raja Ampat digelari “The Last Paradise on Earth.” Tapi kini, surga itu tengah dikepung. Bukan oleh invasi asing atau bencana alam, melainkan oleh kerakusan yang ditandatangani dengan stempel resmi negara.
Tambang nikel diam-diam menggerogoti jantung Raja Ampat, dan pemerintah tak sekadar tutup mata, ia turut menuntun tangan yang menggenggam palu godam.
Mimpi Indah yang Mulai Retak
Kepulauan Gag dan Kawe, dua dari sekian gugusan pulau indah Raja Ampat, telah sejak awal 2000-an menjadi incaran tambang. Hutan tropis yang memayungi burung cendrawasih dan air laut tempat duyung berenang, perlahan dibuka untuk jalan tambang dan jalur pengangkutan bijih nikel. Nama-nama perusahaan seperti PT Gag Nikel dan PT Anugerah Tambang Smelter (ATS) muncul dalam peta konsesi.
Mereka datang membawa janji pembangunan, tapi menyisakan luka yang membelah tanah adat dan ekosistem.
Hilirisasi dengan Harga Surga
Pada 2023, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah “tidak akan membuka izin tambang baru di kawasan konservasi.” Namun pada tahun yang sama, proyek tambang di Kepulauan Gag justru dimasukkan dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Izin baru kembali diterbitkan. Kontras itu mencolok, tapi Bahlil tetap bersikeras bahwa proyek tersebut “telah sesuai prosedur.”
“Yang di Gag itu bukan wilayah konservasi,” katanya. Pernyataan yang dibantah oleh aktivis lingkungan, pakar hukum, dan bahkan dokumen konservasi milik pemerintah sendiri.
Retorika yang Berganti Wajah
Pada 5 Juni 2025, Bahlil menyodorkan pembelaan baru,
“Piaynemo itu, sekitar 30 sampai 40 kilometer dari tambang. Jadi tidak mengganggu kawasan wisata.”
Ia ingin menegaskan bahwa tambang PT Gag Nikel aman dan jauh dari ikon Raja Ampat.
Namun, argumen itu terdengar seperti membelah laut dengan penggaris. Greenpeace membantah keras, jarak geografis tidak menghapus fakta bahwa laut Raja Ampat adalah satu kesatuan ekosistem. Jika satu pulau rusak, seluruh jaring kehidupan terancam.
Tiga hari kemudian, Bahlil berganti nada. Ia mengklaim, “Saya tidak menerbitkan IUP. Itu tahun 2017, sebelum saya jadi menteri.”
Ia menambahkan bahwa tambang tersebut milik BUMN, bukan swasta. Untuk menenangkan publik, ia bahkan menyebut tim inspektur tambang sedang diturunkan untuk “verifikasi lapangan”.
Tapi publik bertanya-tanya, jika memang tidak terlibat, mengapa ia menjadi pembela paling keras tambang tersebut?
Pemerintah dan Para Penambang, Siapa Di Baliknya?
Pemerintah pusat dan daerah seolah bermain api. Izin yang sempat dibatalkan Mahkamah Agung, muncul kembali dengan nama berbeda. Perusahaan tambang datang dan pergi, tapi aktor di baliknya tetap, investor asing yang disamarkan lewat perusahaan cangkang, dan elit bisnis yang punya akses ke kekuasaan.
Data WALHI menunjukkan, beberapa investor berasal dari China dan Singapura, yang menanam modal lewat skema pembangunan smelter. Proyek yang diklaim mendukung hilirisasi dan transisi energi bersih, namun ironisnya justru merusak hutan dan mencemari laut.
Surga yang Dipetakan untuk Dijual
“Raja Ampat bukan milik pemerintah. Ini tanah leluhur kami,” kata Semuel Mambrasar, tokoh adat Suku Kawe. Ia menunjukkan noken berisi pecahan tanah dan kerang, simbol adat yang mereka gunakan untuk menolak tambang.
Namun suara mereka tertelan oleh mesin ekskavator dan bahasa birokrasi.
Kawasan yang seharusnya jadi wilayah konservasi dan pariwisata berkelanjutan, kini tercabik oleh klaim-klaim legal yang tumpang tindih. Hutan tropis digusur, laut keruh oleh sedimentasi tambang, dan masyarakat adat kehilangan akses atas tanah yang telah mereka jaga selama ratusan tahun.
Paradoks “Negara Hadir”
Pemerintah mengklaim sedang membangun masa depan lewat hilirisasi nikel dan kendaraan listrik. Tapi harga dari mimpi itu adalah nyawa ekosistem yang tak tergantikan.
Bahlil dan jajaran menteri ekonomi lainnya bicara soal investasi, ekspor, dan neraca dagang. Tapi mereka bungkam saat ditanya tentang cendrawasih yang kehilangan pohon tempat bertengger, atau anak-anak adat yang kehilangan kampung halaman.
Negara memang hadir. Tapi bukan untuk melindungi rakyat dan alam, melainkan untuk menyiapkan karpet merah bagi penambang.
Catatan untuk Masa Depan
Jika Raja Ampat benar-benar hancur, maka bukan hanya Indonesia yang kehilangan, tapi dunia. Dan sejarah akan mencatat: para perusaknya bukan badai, bukan perang, tapi keputusan-keputusan yang diteken dengan penuh keyakinan atas nama pembangunan.
Raja Ampat bukan hanya gugusan pulau. Ia adalah simbol bahwa keindahan bisa hidup berdampingan dengan kearifan lokal. Tapi di negeri ini, bahkan surga pun bisa dijual murah atas nama investasi. K-7