Kontenin.id – Nama I Nyoman Subrata atau yang lebih dikenal sebagai Petruk tiba-tiba kembali akrab di telinga publik. Bukan karena ia manggung dengan banyolan khasnya, tetapi karena satu hal yang terdengar ironis, pelawak ini nyaris tak diizinkan tampil dalam gelaran Pesta Kesenian Bali (PKB) 2025.
Alasannya? Bukan karena tak lucu. Bukan pula karena tak relevan. Tapi karena, menurut tim kurator, lawakannya dinilai “tidak etis”. Ada kata memisuh, katanya. Ada unsur kasar.
Ini semacam cerita lama yang diulang kembali, ketika kekuasaan panik terhadap suara jenaka.
Gubernur Bali Wayan Koster buru-buru memberi klarifikasi, Petruk tetap boleh tampil, katanya. Tapi dalam kenyataannya, Petruk memilih mundur dari paguyuban drama gong. Bukan karena takut, tetapi karena merasa tak dihargai. “Saya tetap melawak. Tapi di tempat lain. Misalnya di pentas prembon,” ujarnya, tenang.
Tokoh punakawan dalam tradisi pewayangan termasuk Petruk, bukan hanya pelawak. Mereka adalah komentator sosial. Kadang sembrono, kadang nyelekit. Tapi fungsi mereka jelas: menyuarakan kegelisahan rakyat dengan cara yang tak bisa dilakukan oleh para pujangga istana.
Lucunya, Petruk yang sejak 1983 jadi ikon banyolan Bali, justru dikebiri oleh institusi budaya itu sendiri. PKB, yang mestinya jadi rumah besar seniman, malah menjelma jadi pagar tinggi. Lucu, tapi getir.
Apakah ini pertanda zaman sedang berubah? Barangkali. Tapi bukan ke arah yang lebih segar. Hari ini, humor rakyat pun harus steril. Seolah rakyat tidak cukup dewasa untuk menertawakan satu kata kasar di panggung. Seolah yang lembut itu pasti beradab, dan yang keras pasti menyesatkan.
Tak heran jika telepon Petruk berdering tanpa henti usai polemik itu pecah. Dari Lombok, Sulawesi, Lampung, hingga Palembang. Semua datang bukan membawa belas kasihan. Tapi solidaritas: “Tetap melawak, Petruk!”
Mereka tahu: jika seorang pelawak seperti Petruk bisa dibungkam hanya karena satu kata, maka tak ada jaminan suara-suara lain akan tetap aman.
Ada apa dengan Petruk?
Mungkin bukan Petruk yang bermasalah. Tapi sistem yang kini terlalu takut pada suara yang jujur. Kita hidup di era ketika penguasa bisa menyapa rakyat lewat spanduk, tapi menolak mendengar mereka tertawa terlalu keras. Apalagi kalau tertawanya terasa mengganggu.
Dan jika itu yang sedang terjadi, maka hilangnya Petruk dari panggung utama PKB bukanlah sekadar insiden budaya. Itu tanda: panggung itu tak lagi milik rakyat. K-7