Kontenin.id – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Bali kian tak terbendung. Satu per satu sektor rontok. Dari pariwisata, manufaktur, hingga hiburan. Namun ironisnya, di tengah badai yang mengguncang dapur rakyat, para wakil rakyat di DPRD Bali justru tampak lebih sibuk menyusun kajian untuk melegalkan tajen, sabung ayam yang sejatinya tak lebih dari bentuk judi tradisional.
Ketua DPR RI Puan Maharani bahkan telah angkat bicara soal kerapuhan ekonomi Bali. Ia menyerukan pembentukan Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK, terutama bagi daerah terdampak seperti Bali. Seruan Puan ini seperti menggugah seluruh negeri, kecuali, tampaknya, Gedung Dewan di Renon.
Bali yang selama ini jadi ikon pariwisata nasional, kini justru seperti ditinggal dalam sunyi. Ratusan pekerja kehilangan mata pencaharian sejak awal tahun. Terbaru, 70 karyawan PT Coca Cola Bottling Indonesia di Mengwi resmi di-PHK per 1 Juli. Sebelumnya, 100 pekerja dari hotel besar di Badung juga bernasib serupa. Bahkan PT Bali Mitra Internasional yang menaungi FINNS Recreation Club ikut melakukan efisiensi.
Namun, alih-alih menyuarakan kegentingan ekonomi rakyat, DPRD Bali justru lively menggodok kajian untuk mengatur legalitas tajen. Dikutif dari www.balipost.com, Wakil Ketua II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, beralasan bahwa tajen sudah menjadi budaya yang tak bisa dilarang. Maka daripada melarang, lebih baik diatur. Logika yang tampaknya lebih cocok untuk mengatur lalu lintas, bukan perjudian.
Publik pun patut bertanya, apakah nadi ekonomi Bali kini terletak di arena sabung ayam? Apakah darah rakyat yang tumpah di PHK bisa disapu bersih oleh Perda Tajen?
“Ada sesuatu yang sangat ironis di sini. Rakyat kehilangan pekerjaan, penghidupan, dan harapan. Tapi para wakil rakyat malah sibuk menyelamatkan nasib ayam aduan,” ujar seorang akademisi Universitas Udayana yang enggan disebutkan namanya, “Padahal yang perlu disambung bukan ayam, tapi kebijakan yang mandul.”
Sementara itu, kritik dari Puan Maharani tak main-main. Ia menyebut PHK sebagai cermin ketidaksiapan sistem ketenagakerjaan nasional. “Narasi ekonomi hanya bising di pusat, tapi hening di daerah. Jika negara gagal hadir di tengah krisis ini, maka kepercayaan publik akan runtuh,” tegasnya.
Sayangnya, suara dari pusat tampaknya belum cukup keras menembus dinding tebal ruang rapat DPRD Bali. Hingga kini, belum tampak satu pun inisiatif konkret dari legislatif Bali untuk menyelamatkan sektor ketenagakerjaan atau mendorong pemulihan ekonomi kerakyatan.
“Kalau PHK makin luas dan solusi tak kunjung ada, mungkin nanti kita perlu bikin arena tajen khusus untuk mempertemukan rakyat dan dewan, biar adu argumentasi langsung sambil bawa ayam,” canda seorang aktivis buruh di Denpasar.
Dalam realitas yang makin getir ini, humor menjadi pelindung terakhir dari kemarahan. Tapi rakyat tentu tak bisa terus-menerus ditenangkan dengan lelucon, sementara dapur mereka padam dan para wakilnya malah sibuk mengatur sabung ayam. K-07